Eks Panitera PN Jakut Didakwa Terima Suap Miliaran Rupiah

Eks Panitera PN Jakut Didakwa Terima Suap Miliaran Rupiah

Eks Panitera PN Jakut Didakwa Terima Suap Miliaran Rupiah

Mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi didakwa menerima suap sebesar Rp1,21 miliar berasal dari Robert Melianus Nauw dan Jimmy Demianus Ijie tentang pengaturan perkara. Suap diberikan agar ke-2 Robert dan Jimmy bisa diputus bebas di tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).
Pasang Bola
“Padahal diketahui atau patut dikira bahwa hadiah atau janji selanjutnya diberikan untuk mobilisasi agar melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,” kata Jaksa Kresno Anto Wibowo kala membacakan surat dakwaan di PN Tipikor Jakarta, Senin (1/2).

Robertus dan Jimmy selaku bagian DPRD Papua Barat periode 2009-2014 terperangkap kasus korupsi. Di pengadilan tingkat pertama, mereka divonis 1 th. 3 bulan penjara.

Kemudian terhadap tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jayapura memvonis Robert 4 th. dan Jimmy 2 th. penjara. Vonis selanjutnya menyebabkan ke-2 terdakwa mengajukan usaha hukum kasasi ke MA.

Jaksa menyatakan pengurusan perkara di tingkat kasasi ini melibatkan peran Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura, Julius C. Manupapami dan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Sudiwardono.

“Sudiwardono menyatakan bahwa benar tersedia kawan (red, Rohadi) yang bisa menopang ‘mengurus’ perkara selanjutnya di MA dan untuk segala ‘sesuatunya’ agar terkait langsung melalui Julius,” kata Jaksa Kresno.

Sudiwardono lantas menemui Rohadi untuk meneruskan permohonan Robert dan Jimmy agar bisa diputus bebas terhadap tingkat kasasi seraya menyatakan kasus maupun ongkos ‘pengurusan’ yang bakal disiapkan.

Rohadi, lanjut Jaksa, menyanggupi menopang dengan menyatakan bahwa perkara itu masuk ke ranah perdata agar bakal dikoordinasikan kepada hakim yang menyidangkan di MA agar divonis bebas.

Sudiwardono dan Julius menyampaikan kepada Robert dan Jimmy agar tiap-tiap menyiapkan uang sebesar Rp1 miliar. Uang itu disetujui Robert dan Jimmy dengan penyerahan secara bertahap.

Selain itu, Robert termasuk memberi sejumlah uang ke Sudiwardono dan Julius yang sebagian kali pergi ke Jakarta untuk bertemu Rohadi. Robert mengirim Rp40 juta dan Rp110 juta ke rekening Tyas Susetyaningsih, anak Sudiwardono.

Sementara itu, Jimmy termasuk memberi tambahan sejumlah uang kepada Sudiwardono dan Julius senilai keseluruhan Rp2,295 miliar. Jimmy termasuk mentransfer Rp125 juta kepada Julius dan Rp50 juta kepada Sudiwardono melalui anaknya Tyas Susetyaningsih.

“Bahwa berasal dari keseluruhan uang yang diserahkan oleh Robert dan Jimmy tersebut, sebesar Rp900 juta udah diserahkan secara tunai oleh Sudiwardono dan Julianus kepada Terdakwa [Rohadi],” ujarnya.

Rohadi termasuk menerima dukungan lain yakni uang Rp310 juta, agar keseluruhan yang di terima sebesar Rp1,21 miliar.

Setelah menerima uang, Rohadi berusaha memperoleh informasi no register perkara, melacak mengetahui penunjukan majelis hakim yang bakal menyidangkan untuk nantinya ditunaikan pendekatan, sampai mencoba melobi staf di MA yang bertugas menyebabkan resume perkara.

“Serta mengumumkan perkembangannya kepada Sudiwardono dan Julius,” kata Jaksa Kresno.

Atas perbuatannya itu, Rohadi didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana udah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 berkenaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Rohadi termasuk didakwa udah menerima sejumlah dukungan uang. Masing-masing berasal dari Jeffri Darmawan melalui perantara Rudi Indawan sebesar Rp110 juta; berasal dari Yanto Pranoto melalui perantara Rudi Indawan Rp.235 juta; berasal dari Ali Darmadi Rp1.608.500.000,00; serta berasal dari Sareh Wiyono Rp1,5 miliar.

Pemberian uang termasuk tentang dengan pengaturan sejumlah perkara. Adapun Rudi Indawan adalah Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang. Terkait ini, Rohadi didakwa melanggar Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Jaksa termasuk mendakwa Rohadi menerima gratifikasi bersifat uang-uang yang ditransfer pihak lain dengan jumlah sebesar Rp11.518.850.000.

Uang itu di terima berasal dari Aloy Rachmat (Rp27.950.000), Bambang Soegiharto (Rp2.008.000.000), Teddy Wijaya (Rp1.074.400.000), Suli Wiranta Lee (Rp117 juta), dan Syarman (Rp287 juta).

Kemudian Danu Ariyanto (Rp130 juta), Otto De Ruiter (Rp25 juta), Zuhro Nurindahwati (Rp10 juta), Nino Sukarna (Rp11 juta), Iwan Muliana Samosir (Rp435,5 juta), Suardi (Rp167,5 juta), Koandi Susanto (Rp38 juta), Siman Tanoto (Rp5 juta), dan Iman Sjahputra (Rp76,6 juta).

“Selain itu, terkandung pemberian-pemberian pihak lainnya yang di terima di rekening terdakwa via transfer sejak th. 2006 sampai bulan Juni 2016 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.131.400.000,” imbuh Jaksa.

Terkait gratifikasi, Rohadi didakwa melanggar Pasal 12 B ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

TPPU
Rohadi termasuk didakwa melaksanakan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersifat menukarkan sejumlah mata uang asing (valas) menjadi mata uang rupiah dengan nilai transaksi penukaran semuanya sebesar Rp19.408.465.000.

Ia termasuk disebut belanja tanah dan bangunan (rumah) bersifat 3 unit rumah di perumahan The Royal Residence Blok A 6, No. 12, Blok D 3, No. 8, dan Blok A 4, No. 16, Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Satu unit rumah villa di perumahan Villa Bumi Ciherang Blok C Nomor 25 Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Perumahan Grand Royal Residence 1 Blok F, No. 4, Indramayu.

Kemudian sejumlah bidang tanah (lahan sawah) di Desa Cikedung Lor dan Desa Mundak Jaya Indramayu dengan nilai transaksi pembayaran semuanya sebesar Rp13.010.976.000,00.

Rohadi ikut belanja kendaraan bermotor, bersifat Toyota Alphard, Toyota Camry Type 2.4 G AT th. 2006, Honda All New Jazz RS 1.5 A/T th. 2012, Jeep Wrangler Sport Platinum Diesel 2800 CC AT th. 2013, Mitsubishi Pajero warna putih, Toyota New Camry 3.5 Q A/T, dan Toyota Yaris 1.5. G A/T th. 2014 warna orange.

Lalu, Toyota Agya 1.0 G A/T warna Hitam, Suzuki APV model GX (double blower) manual warna silver th. 2015, Toyota New Camry V A/T Tahun 2015 warna hitam, Toyota Alphard Type G AT th. 2015 warna Hitam, Mitsubishi Pajero Sport Exeed 4×2 AT th. 2015 warna hitam, Mercedes Benz C 250 CGI AT th. 2014 warna hitam metalik.

Kemudian Toyota Fortuner 2.7 G Lux A/T TRD th. 2015 warna hitam metalik, Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Exceed 4×2 A/T warna hitam th. 2015, Toyota Alphard 2.5 G AT Luxury warna putih metalik th. 2016, Toyota New Fortuner G AT Diesel 2.5 th. 2013 warna hitam, dan Toyota Fortuner th. 2016 2.7 SRZ 4×2 A/T warna putih. Nilai transaksi pembayaran semuanya sebesar Rp7.714.121.000.

Kunjungi Juga : Berita Kriminal

“Dan melaksanakan tingkah laku lain bersifat menyebabkan sejumlah kuitansi fiktif agar terlihat seolah-olah Terdakwa menerima modal investasi (pinjaman uang) berasal dari pihak lain, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan obyek menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan,” kata Jaksa Kresno.

Terkait ini, Rohadi didakwa melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 berkenaan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.