Jejak Dugaan Korupsi Nurdin di Tambang Pasir Kodingareng

Jejak Dugaan Korupsi Nurdin di Tambang Pasir Kodingareng

Jejak Dugaan Korupsi Nurdin di Tambang Pasir Kodingareng

Koalisi Selamatkan Laut Indonesia menduga Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah melaksanakan tindak pidana korupsi di dalam penambangan pasir laut di perairan Pulau Kodingareng, Sulsel.
Pasang Bola
atas dugaan penerimaan gratifikasi berkaitan lebih dari satu proyek infrastruktur.

Direktur Walhi Sulsel Muhammad Al Amin menduga Nurdin terlibat dugaan korupsi di dalam memuluskan proyek tambang pasir terhadap 2020 lalu. Ia menduga tersedia praktek ijon politik di dalam proyek tambang pasir tersebut.

“Kami menduga tersedia praktek ijon politik gubernur Sulawesi Selatan (kepada) tim suksesnya di dalam memuluskan proyek atau sanggup tender pengadaan pasir laut di lokasi tangkap nelayan Kodingareng,” kata Al Amin dikutip berasal dari YouTube Jatam, Senin (1/3).

Koordinator Nasional Jatam Merah Johansyah menyatakan pihaknya mewakili Koalisi Selamatkan Laut Indonesia telah melaporkan dugaan korupsi tersebut ke KPK terhadap akhir tahun lalu.

“Kami kirim ke KPK. Tanda menerima oleh KPK tanggal 6 Oktober 2020,” kata Merah kepada CNNIndonesia.com.

Mengutip dokumen pelaporan yang Jatam sampaikan ke KPK, Nurdin dikira terlibat di dalam dugaan gratifikasi praktek ijon politik, konflik kepentingan, perdagangan pengaruh, monopoli dan persaingan bisnis yang tak sehat.

Duduk perkaranya bermula berasal dari dua perusahaan pengelola tambang pasir, PT Banteng Laut Indonesia (BLI) dan PT Nugraha Indonesia Timur (NIT) yang mengambil pasir di lokasi tangkap nelayan Kodingareng.

Pada proyek tersebut, kedua perusahaan bekerja serupa bersama perusahaan asal Belanda Boskalis. Tiga perusahaan itu juga melayani pemasokan pasir laut untuk proyek reklamasi Makassar New Port (MNP), yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Laporan mendapatkan tersedia nama-nama yang berkaitan erat bersama Nurdin di kursi jabatan tinggi kedua perusahaan itu.

Seperti, Akbar Nugraha, yang terlibat di dalam tim pemenangan Nurdin selagi Pilkada 2018, duduk sebagai direktur utama PT BLI dan wakil direktur PT NIT. Akbar juga menjabat sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Sulsel.

Kemudian Abil Iksan, juga terlibat di dalam tim pemenangan menjabat direktur PT BLI dan direktur PT NIT. Akbar dan Abil disebut-sebut sebagai sobat anak Nurdin, Fathul Fauzi Nurdin. Fathul dikira jadi penghubung pada Nurdin bersama Akbar dan Abil.

Selanjutnya tersedia Sunny Tanuwidjaja sebagai komisaris PT BLI, yang merupakan mantan staf tertentu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap periode Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Nama Sunny juga pernah terseret di dalam masalah suap dan korupsi reklamasi Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan tengah mengkonfirmasi berkaitan laporan Koalisi Selamatkan Laut Indonesia tersebut.

Sementara Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan pihaknya bakal menampung dan menindaklanjuti tiap-tiap informasi dugaan korupsi Nurdin.

“Karenanya kami mengapresiasi informasi yang disampaikan tadi. Tapi hari ini, kami tengah mengatasi perkara yang sebagaimana yang aku sebutkan tadi,” kata Firli di dalam konferensi pers terhadap Minggu (28/2) dini hari.

Kuasa hukum Nurdin, Arman Hanis perlihatkan belum sanggup memberi tambahan respon berkaitan dugaan tersebut dikarenakan belum berkomunikasi bersama kliennya.

“Saya belum sanggup memberi tambahan respon dikarenakan belum berjumpa Pak NA (Nurdin), beliau masih isolasi di rutan C1,” kata Arman kepada CNNIndonesia.com.

Sementara Sunny belum menjawab keinginan konfirmasi CNNIndonesia.com yang disampaikan lewat pesan singkat sampai berita ini ditulis.

Direktur Walhi Sulsel Amin menyatakan KPK perlu mengusut masalah korupsi yang dikira dilakukan Nurdin terhadap tambang pasir di Kodingareng. Terlebih, konflik tersebut telah mengorbankan kesejahteraan para nelayan di sana.
Ia menyatakan penolakan terhadap tambang pasir punya PT BLI dan PT NIT gencar dilakukan masyarakat Kodingareng sejak tahun lalu. Alih-alih mendapat keadilan, nelayan justru ditangkap aparat sehabis berdemo.

Salah satu nelayan, Manre, dikriminalisasi bersama Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 perihal Mata Uang dikarenakan merobek amplop memuat duit yang diberikan pihak perusahaan. Manre justru dituding merendahkan duit rupiah.

Amin bercerita selagi itu pihaknya bersama nelayan dan para istri nelayan Kodingareng berkunjung ke Kantor Gubernur Sulsel untuk mengadukan perkara tersebut. Para nelayan juga mengonfirmasi kedekatan Nurdin bersama perusahaan pengelola tambang pasir.

Nelayan dan para istri nelayan, kata Amin, sampai menginap skarena tak kunjung diterima untuk bertatap wajah bersama Nurdin. Mereka juga melaksanakan doa bersama di depan kantor Nurdin.

“Saya ingat betul, perempuan Kodingareng mengaji, berdoa dan menghendaki keadilan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar gubernur Sulawesi Selatan diberi teguran,” kata Amin.

Sebelumnya, ICW juga mendesak KPK menelusuri dugaan korupsi Nurdin di dalam sejumlah proyek infrastruktur lainnya di Sulsel. ICW menyebut Nurdin dikira gunakan kewenangannya di dalam memberi tambahan AMDAL ke PT BLI dan PT NIT.

Nurdin ditetapkan sebagai tersangka korupsi dikarenakan dikira menerima duit sejumlah Rp5,4 miliar berkaitan sejumlah proyek infrastruktur. Selain Nurdin, KPK juga menjerat Sekretaris Dinas PUPR Sulsel Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto.

Kunjungi Juga : Berita Kriminal

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan Nurdin siap bertanggung jawab dunia akhirat bahwa dirinya tak pernah menerima duit seperti yang dituduhkan KPK.

Hasto mengklaim Nurdin merupakan sosok yang baik, bahkan pernah menerima Bung Hatta Anti-Corruption Award. Nurdin sendiri merupakan kepala area yang diusung PDIP di dalam Pilkada 2018.